KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN USULKAN PENAMBAHAN ANGGARAN DARI APBN

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 56.8 triliun dalam lima tahun ke depan. Nilai ini merupakan kenaikan 3.5 kali dari anggaran selama periode 2004-2009.

"Anggaran Kementerian KP tahun 2009 Rp 3.1 triliun terlampau kecil. Dibandingkan tabun 2009. sedikit lebih tinggi Rp 3.4 triliun dengan tingkat penyerapan 94%." kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010. di Jakarta. Rabu (6/1).

Untuk mengoptimalkan penggunaan APBN. kata Fadel. Kementerian KP akan fokus pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap upaya peningkatan produksi perikanan.

Kementerian KP,kata Fadel juga akan mendampingi kegiatan-kegiatan pengolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Fadel mengatakan banyak aspek dari sektor kelautan dan perikanan selama ini tidak tersentuh APBN,di antaranya pulau-pulau terpencil dan infrastruktur pesisir. Selain itu, biaya aperasional kegiatan di laut dan pesisir serta biaya modalnya jauh lebih mahal dari kegiatan sama di darat.

Fadel rnengakui, kurangnya alokasi khusus untuk kementeriannya bisa menyebabkan laporan keuangan Kementerian KP tahun 2009 disclaimer. "Kami bertekad untuk memperbaiki anggaran dan pengalokasian keuangan Kementerian KP menjadi lebih efektif serta mengambil langkah yang baik dan benar. "ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mendorong peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan Kementeria KP akan mengedepankan budidaya ketimbang perikanan tangkap. Hal sama juga terjadi dengan anggaran, di mana Kementerian KP akan fokus dengan budidaya. Tahun ini saja alokasi untuk anggaran bidang lain coba kami kurangi dan ditambahkan ke budidaya. Mudah-mudahan produksi budidaya tahun ini bisa melampaui penangkapan." ungkap FadeL

Untuk memajukan budidaya perikanan pihaknya akan membentuk paket-paket usaha dengan menggunakan dana bantuan sosial (bansos) dan kredit usaha rakyat (KUR). "Kementerian KP akan bekerja sama dengan UKM untuk membentuk paket-paket usaha. Misalnya, paket lele Rp 5 juta, Rp 10 juta, dan Rp 15 juta. Paket ini diperuntukkan bagi pelaku baru terutama para sarjana, " ujar Fadel.

Dirjen Budidaya Kementerian KP Made L Nurdjana menambahkan paket-paket usaha dengan sasaran wirausaha baru akan mendapatkan dana bansos, sedangkan wirausaha lama akan menggunakan KUR.

"Untuk wirausaha baru akan kami bantu denean paket-paket dari bansos. Tapi bagi yang sudah memiliki usaha budidaya, disarankan memakai dana KUR dengan bantuan Kementerian KP. Bagi wirausaha lama dinilai mampu meminjam ke bank karena mereka telah niemliki usaha sebagai agunan." jelas dia.(rad)


Sumber : Koran Investor Daily,7 Januari 2010 Hal.21

BUDIDAYA RUMPUT LAUT KARIMUNJAWA BELUM OPTIMAL

Secara geografis karimunjawa merupakan wilayah kepulauan dengan potensi sumberdaya hayati yang melimpah. Menurut sumber data bahwa luas perairan yang potensial untuk pengembangan perikanan budidaya pada 4 pulau yaitu Karimunjawa, Kemujan, Parang, dan Nyamuk mencapai 7.100 Ha, dimana sekitar ≥ 80% layak untuk pengembangan budidaya rumput laut Eucheuma cottoni. Rumput laut merupakan komoditas perikanan budidaya yang bernilai ekonomis tinggi dengan peluang pasar yang luas baik nasional maupun orientasi eksport dan dapat dibudidayakan secara masal.

Pengembangan rumput laut di Karimunjawa tidak terlepas dari peran figure seorang guru SD yang bernama Abdul Azis. Bermula dari support yang diberikan Dinas P&K Kabupaten Jepara lewat program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang membatu pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan usaha budidaya rumput laut. Perannya sebagai guru sekaligus merupakan pionir kegiatan usaha budidaya rumput laut di Karimunjawa mampu mengantarkan kelompok “Bintang laut“ yang ia gawangi menjadi juara nasional pada tahun 2005. Abdul azis menyatakan sampai saat ini jumlah total pembudidaya yang tergabung dalam kelompoknya mencapai 380 pembudidaya yang tersebar di tiga Desa yaitu Karimunjawa, Pulau Nyamuk dan Pulau Parang dengan total produksi pada puncak musim tanam mencapai 60-100 ton kering/bulan dengan harga saat ini ditingkat pembudidaya sekitar Rp.7.500,-. “Sejauh ini kami mencoba konsinten untuk melakukan kegiatan budidaya rumput laut karena usaha ini sudah menjadi bagian penting mata pencaharian masyarakat Karimunjawa, selain itu permintaan pasar sudah jelas melalui PT. Indo carrageen”, tutur Azis. Ditanya mengenai permasalahan, beliau mengatakan hanya kendala penyakit musiman Ice-ice adapun kendala hama lumut sudah mampu diantisipasi lewat inovasi yang dilakukan anggotanya. Azis menambahkan bahwa masalah permodalan merupakan factor penting dalam rangka melakukan pengembangan lahan.

Belum optimal

Ditambahkan dia, saat ini jika dibandingkan dengan potensi lahan budidaya yang ada, lahan budidaya yang termanfaatkan untuk budidaya rumput laut masih terbilang kecil yaitu kurang dari 25%. Kondisi ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan ke-depan dalam meningkatkan tingkat pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas produksi. Selama periode tahun 2009 total produksi baru mencapai 360 ton dengan nilai jual mencapai 3,25 Milyar. Nilai ini tentunya akan mampu ditingkatkan mengingat potensi masih sangat besar. Sebagai gambaran bahwa untuk mendirikan sebuah pabrik pengolah karaginan skala menengah paling tidak dibutuhkan bahan baku rumput laut kering minimal 100 ton/bulan secara kontinyu. Saat ini hasil produksi rumput laut masih dieksport dalam bentuk gelondongan sehingga posisi tawar masih rendah.

Cocon,S.Pi Pendamping Teknologi DKP disela-sela memantau pengiriman hasil produksi rumput laut milik kelompok “Bintang Laut” Karimunjawa di Pelabuhan Kartini, mengatakan bahwa Karimunjawa masih membutuhkan penataan dalam hal kelembagaan baik kelompok, lembaga penunjang maupun pola rantai distribusi pasar. Kendala minimnya pemanfaatan lahan maupun kapasitas produksi akan mampu diantisipasi salahsatunya melalui penerapan centraliasai kawasan secara terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan system kluster. “Langkah awal yang perlu dilakukan pihak pemerintah daerah adalah melakukan kajian terhadap indicator-indikator pendukung pola pengembangan, untuk kemudian dilakukan pemetaan terhadap unit-unit usaha pendukung budidaya rumput laut yang berpotensi untuk dikembangkan di Karimunjawa”. “ Saya rasa kalo masalah pendanaan yang menjadi permasalahan, jika ada komitmen dan konsep yang jelas, pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan akan merespon dengan baik seperti halnya yang telah diterapkan di Kabupaten Dompu NTB pada penerapan kluster rumput laut, tuturnya.


Sumber : Harian Suara Merdeka

EVALUASI DAN TEMU LAPANG PERIKANAN BUDIDAYA

LAPORAN HASIL KEGIATAN EVALUASI DAN TEMU LAPANG PEMBUDIDAYA IKAN


I.PENDAHULUAN

Nama Kegiatan : Evaluasi dan Temu Lapang Perikanan Budidaya
Pelaksanaan : Senin 30 Desember 2009
Tempat : Aula BBU Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyelenggara : UPP Perikanan Budidaya “Jepara Makmur Sejahtera”

Peserta :

1. Sekdin Kelautan dan Perikanan
2. Kasie Bina Usaha dan Budidaya Perikanan Darat
3. Kasie Bina Usaha dan Budidaya Perikanan Laut
4. PPTK Kawasan Perikanan Budidaya
5. Ketua dan Pengurus UPP Perikanan Budidaya
6. Perwakilan Kelompok Pembudidaya Ikan

II.ISI

Setelah melakukan rangkaian kegiatan yang meliputi pemaparan laporan akhir tahun dari PPTK Kawasan Perikanan Budidaya dilanjutkan diskusi dan pembahasan atas permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Jepara, maka dapat disampaikan hasil rumusan kegiatan evaluasi dan temu lapang pembudidaya ikan sebagai berikut :

1.Secara umum target produksi belum mampu dicapai baik pada budidaya polikultur maupun rumput laut di sebagian besar lokasi budidaya, hal ini disebabkan tingkat pemanfaatan lahan serta skala usaha pembudidaya masih relatif kecil.

2.Perlunya Studi banding masalah teknis budidaya dan kelembagaan kelompok dengan konsep jelas yang difasilitasi Dinas maupun UPP.

3.Akan dilakukan kajian terhadap alternative budidaya di Pailus sehubungan pada budidaya rumput laut tingkat kelayakan lokasi rendah

4.Peran dan fungsi UPP harus lebih luas tidak hanya sebagai fasilitator administrasi Pokdakan namun demikian harus mencerminkan sebagai wadah usaha kelompok yang secara langsung mendukung kegiatan usaha budidaya kelompok.

5.Akan dilakukan re-strukturisasi organisasi UPP sehingga keberadaan struktur organisasi akan mewakili kebutuhan kelompok yang mencakup akses produksi, permodalan dan akses pasar.

6.Perlunya komitmen, persamaan persepsi dan kerjasama sinergi dari semua stake holder yang terlibat dalam usaha perikanan budidaya.

7.Perlunya membentuk konsep centralisasi kawasan pengembangan perikanan budidaya secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui penerapan system kluster. Sistem Kluster adalah mutlak diterapkan dalam rangka menjamin peningkatan produksi, produktivitas usaha serta sebagai penggerak ekonomi local.

8.Memaksimalkan peran pendampingan dalam membentuk kemandirian dan kelembagaan kelompok serta kelembagaan penunjang lain.

9.Peningkatan kapasitas produksi dan kapasitas usaha melalui penerapan pola kemitraan yang berkelanjutan. Peran pemerintah dalam hal ini perlu dalam rangka mengadvokasi agar kemitraan bisa berjalan secara baik.

10.Diversifikasi produk hasil perikanan budidaya pada lokasi pengembangan sehingga akan menaikan posisi tawar hasil produksi

11.Konsep pengembangan perlu dilakukan secara matang terlebih dahulu mulai dari kajian lokasi maupun kelembagaan kelompok sehingga bisa berkelanjutan dan tidak terkesan dipaksakan

12.Perlunya advokasi terhadap konflik kepentingan pada pemanfaatan zona perairan antara budidaya dengan nelayan tangkap.

13.Pemerintah Perlu membantu memfasilitasi pembentukan koperasi yang khusus memfasilitasi kebutuhan bidang perikanan budidaya terutama pada kawasan pengembangan yang potensial, hal ini penting dalam rangka membantu Pokdakan dalam mendapatkan akses produksi dan permodalan sehingga produktivitas dan kapasitas usaha akan meningkat.

14.Perlunya koordinasi secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari pelaku utama sampai dengan Dirjen Perikanan Budidaya dalam bentuk monitoring dan pelaporan secara berkala.

15.Pemerintah perlu segera mengadvokasi pola kemitraan dengan perusahaan pakan bandeng yang telah berjalan di Ujung watu dan clering, karena selama ini kemitraan justru banyak merugikan pembudidaya.

16.Perlunya dukungan sarana penunjang budidaya pada tambak bandeng dimana yang saat ini dibutuhkan Pokdakan bandeng di Ujung watu dan Clering adalah pompa air. Hal ini sangat diperlukan dalam menjamin sirkulasi media pemeliharaan.

17.Kegiatan evaluasi dan temu teknis perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan yaitu minimal setiap panen di lokasi budidaya dan 1 tahun sekali secara bersama-sama sebagai agenda Dinas maupun UPP Perikanan Budidaya.


Sumber : PPTK Kawasan Perikanan Budidaya Kab. Jepara

VISI DAN MISI DKP ERA 2009-2014

VISI :

Pembangunan Kelautan dan Perikanan :
‎”Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”‎

MISI :

" Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan "
GRAND STRATEGY (The Blue Revolution Policies) :

1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi.
2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan.
4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.

SASARAN STRATEGIS :

1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi.

•Peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah."
•Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat.
•Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.

•Sumber daya Kelautan dan Perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelnjutan.
•Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan.
•Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
•Indonesia bebas Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan.

•Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.
•Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.
•Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.

4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.


•Seluruh desa memiliki Pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.
•Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan.


Sumber : www.dkp.go.id

RUMPUT LAUT KARIMUNJAWA "THE SLEEPING GIANT"

Jepara- Potensi sektor perikanan budidaya terutama rumput laut Eucheuma cottoni di Kepulauan Karimunjawa belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini terlihat dari total pemanfaatan lahan untuk budidaya masih minim yaitu baru sekitar 20% (sekitar 240 Ha) dari total lahan potensial yang ada. Data produksi yang tercatat sampai dengan Desember 2009 total produksi baru mencapai 350 ton kering atau sekitar 3.500 kg basah dengan nilai sebesar hampir 3,5 milyar rupiah. Nilai ini masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan melihat potensi yang ada.

Adalah Abdul Azis yang berprofesi sebagai guru SD namun beliau merupakan salah satu pionir pengembangan budidaya rumput laut di Karimunjawa lewat bendera Kelompok pembudidaya rumput laut “ Bintang Laut” . Lewat kerja kerasnya beberapa tahun lalu berhasil menjadi juara tingkat nasional pada budidaya rumput laut. Dalam Perjalanannya pasang surut pengembangan terjadi, dimana sempat mengalami penurunan produksi akibat permintaan pasar yang menurun bahkan produksi basah pembudidaya terbuang sia-sia. Memasuki periode tahun 2006 kegiatan budidaya rumput laut mulai menggeliat dimana puncaknya antara tahun 2008 s/d 2009 mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan diiringi dengan peningkatan permintaan pasar rumput laut. Periode puncak musim tanam di Karimunjawa rata-rata terjadi pada bulan April s/d Desember 2009.

Kelembagaan dan kemitraan

Kelembagaan kelompok secara umum belum terbangun dengan baik pada masing-masing kawasan, begitu pula hal nya lembaga penunjang lain seperti koperasi pembudidaya belum terbentuk padahal sangat penting dalam rangka membantu mempermudah para pembudidaya untuk mendapatkan akses produksi, permodalan dan akses pasar. Sedangkan pola kemitraan pasar sudah mulai terbangun cukup baik antara pembudidaya dengan pengepul lokal, begitu pula antara pengepul lokal dengan mitra pasar (eksportir) dalam hal ini PT. Indo Carrageen, namun demikian kemitraan ini masih bersifat alami dan fleksibel sehingga diperlukan advokasi guna memperkuat pola yang dibangun agar bisa berjalan saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Perlunya membangun sistem kluster

Tampaknya kondisi ini belum sepenuhnya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Ide-ide pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan kluster belum direspon dengan baik. Padahal pendekatan kluster pada sektor perikanan budidaya memungkinkan adanya peningkatan produktivitas usaha serta kapasitas produksi sebagaimana yang telah dituangkan dalam program 100 harinya Departemen Kelautan dan Perikanan.

Jepara belum mempunyai ikon komoditas perikanan yang diunggulkan

Sudah saatnya Jepara mempunyai ikon komoditas yang bisa diunggulkan dan menjadi penggerak ekonomi lokal daerah, sehingga potensi yang adanya bukan hanya sebagai “Sleeping Giant” namun harus segera dibenahi melalui peran kebijakan strategis (Grand Strategy) pada sektor perikanan budidaya. Sehingga bukan hanya menekankan produksi supaya meningkat namun perlu adanya ada intervensi kebijakan yang memihak pada pelaku utama. Peningkatan produksi tentunya harus dibarengi oleh peningkatan kapasitas/skala usaha sehingga roda usaha perikanan budidaya akan berjalan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas usaha tentunya tidak terlepas dari mata rantai unit usaha yang lain, jadi intinya sistem kluster mutlak diterapkan jika Jepara ingin memiliki unggulan di sektor Perikanan Budidaya.

Di posting oleh : Cocon Sidiek, S.Pi

INDONESIA BATASI EKSPOR RUMPUT LAUT GELONDONGAN PADA TH. 2012

JAKARTA-Pemerintah segera membatasi ekspor rumput laut gelondongan (dried seaweed) pada 2012 guna mendorong pertumbuhan industri pengolahan dalam negeri.

"Kebijakan kita paling lambat 2012 ekspor rumput laut gelondongan akan dibatasi. Dan segera setelahnya akan kita tutup," kata Direktur Usaha dan Investasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Victor P H Nikijuluw, di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, menurut dia, industri pengolahan rumput laut di dalam negeri belum berkembang pesat. Dari data DKP tahun 2008, hanya sekitar 15 persen saja ekspor rumput laut dalam bentuk olahan sedangkan sisanya dalam bentuk gelondongan.

Ia mengatakan di Indonesia baru ada 10 produsen pengolahan rumput laut jenis Eucheuma Cottoni dengan kapasitas produksi 500.000 ton per tahun. Sedangkan eksportir rumput laut gelondongan jenis yang sama mencapai 100 perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa DKP menyiapkan tiga opsi kebijakan terkait pengembangan pengolahan rumput laut di tanah air. Pertama, eksportir rumput laut gelondongan harus terdaftar dan harus memiliki pabrik pengolahan di dalam negeri.

Opsi kedua, pemerintah membatasi ekspor rumput laut gelondongan. Dan ketiga, memberikan wewenang kepada koperasi untuk melakukan ekspor rumput laut sehingga margin harga dari tingkat pembudidaya ke produsen tidak terlalu tinggi.

"Bisa dibayangkan saat ini harga rumput laut di petani sekitar Rp5 ribu per kilogram, tapi ditingkat eksportir harga sudah satu dolar AS. Perbedaan harga yang jauh inilah yang akan kita potong," ujar Victor.

Ketua Komisi Rumput Laut Indonesia, Farid Ma`ruf mengatakan 50 persen pasokan rumput laut gelondongan dunia berasal dari Indonesia.

Untuk mengurangi ekspor dalam bentuk gelondongan maka upaya yang dilakukan adalah membuat klaster rumput laut, yang mengintegrasikan pengolahan dari hulu hingga hilir sehingga lebih optimal dan bernilai tambah.

Saat ini dikembangkan klaster rumput laut di 12 daerah berbeda. Dari 12 klaster tersebut, ia menyebutkan enam yang sudah berjalan dan produk terakhirnya dalam bentuk ekstrak atau lebih dikenal chip rumput laut.

Impor caraginan dibatasi

Setelah ekspor rumput laut gelondongan akan dibatasi pemerintah tahun 2012 dan kemudian ditutup. Direktur Usaha dan Investasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Victor P H Nikijuluw juga menegaskan bahwa pemerintah bertahap akan menutup impor caragenan.

"Impor caragenan kita besar sekali, tapi saya tidak tahu jumlahnya berapa. Kenapa saya bilang besar karena industri-industri makanan atau pun kosmetik besar di Indonesia masih mengimpor itu," ujar dia.

Untuk sekarang ini, ia mengatakan impor tidak bisa ditutup karena industri dalam negeri belum dapat mencukupi kebutuhan caragenan tersebut.

"Mereka yang memproduksi sabun, pasta gigi, krim kosmetik, semua mengimpor caragenan. Kita (DKP) sudah berbicara dengan Menko Perekonomian tentang upaya peningkatan industri rumput laut di tanah air, dan ia mendukung impor ditutup jika memang di dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri," tambah Victor. (Ant)

Sumber : www.TvOne.co.id

DKP TARGETKAN EKSPOR RUMPUT LAUT NAIK

JAKARTA. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menargetkan, volume ekspor rumput laut tahun ini mencapai 50.000 ton atau senilai US$ 46 juta. Angka ini naik dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 48.000 ton atau senilai US$ 44 juta.
Selama ini, ekspor rumput laut terbesar masih dalam bentuk primer atau bahan baku. Pasar ekspor rumput laut Indonesia adalah China, Korea, Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Umumnya, mereka membutuhkan rumput laut sebagai bahan makanan, obat, dan kosmetik.

DKP yakin, permintaan rumput laut di pasar ekspor akan terus meningkat. Pemerintah berharap, ke depan, ekspor tidak lagi dalam bentuk primer. Tapi, minimal dalam bentuk chip (ekstrak). "Hal ini bisa tercapai melalui pembentukan kluster rumput laut di Indonesia," kata Martani Huseini, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) DKP, Senin (9/3).

Selama ini, ekspor rumput laut menyumbang 36% dari total ekspor perikanan yang mencapai Rp 30 triliun. Karena kontribusinya besar, DKP pun serius mengembangkan kluster rumput laut, mulai budidaya sampai industri pengolahan. Untuk mendorong ekspor rumput laut dalam bentuk olahan, "Nanti, kami akan melarang ekspor primer," ucap Martani.

Komisi Rumput Laut Indonesia (KRLI) mengakui, saat ini ekspor rumput laut masih gelondongan. Karena itu, komisi menyambut baik rencana pemerintah mengembangkan kluster. Sistem kluster diharapkan bisa mengontrol mulai dari bibit, pengeringan, sampai pemasaran. "Sistem kluster juga bisa mendorong daerah mempunyai merek rumput laut yang dihasilkan, sehingga harganya lebih mahal," kata W. Farid, Ketua Komisi KRLI.

Sumber : www.kontan.co.id